Politik

Bawaslu Luwu Pasang Stiker Penolakan Money Politik

ONLINELUWURAYA.COM, LUWU — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu melaksanakan kegiatan Gerakan Tutup Pintu Money Politik ( GTPMP) melalui pemasangan stiker penolakan money politik di rumah warga, yang dilaksanakan serentak di 22 kecamatan Se- kabupaten luwu,Sulawesi Selatan, Senin (19/11/2018).

Anggota Bawaslu Luwu koordiv SDM Asriani Baharuddin, mengatakan kegiatan GTPMP dilaksnakan sebagai upaya sosialisasi pencegahan money politik pada masa kampanye pemilu tahun 2019.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat di kabupaten luwu menolak adanya money politik dimana dengan kegiatan tersebut dapat meminamalisir proses kecurangan serta pelanggaran dalam pemilu tahun 2019 dalam demokrasi,” kata Asriani.

Asriani, menambahkan terlaksananya kegiatan ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam mencari pemimpin atau wakil rakyat yang berintegritas tampa adanya money politik.

“Untuk memasifkan kegiatan GTPMP kami mengajak Panwascam yang tersebar di 22 Kecamatan di Luwu untuk menempelkan stiker kerumah warga sehingga informasi dapat diketahui langsung oleh masyarakat menganai bahayanya money politik dalam demokrasi,” tambahnya.

Untuk jumlah stiker yang digunakan dalam kegiatan ini sebanyak 7000 Lembar didalamnya diterangkan beberapa aturan juga larangan dalam money politik.

Sekedar diketahui sanksi Pidana bagi pelaku politik uang tertuang dalam pasal 523 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pilihan Umum, dimana Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung akan dipidana.

1. Pada Masa Kampanye akan di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

2. Pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

3. Pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). (*)

Comments

Berikan Komentar Anda

Click to comment

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top